BeritaDaerah

Diduga Oknum Kades Produksi Rokok Ilegal Merek Zivo, Masyarakat Desak Tindakan Tegas APH

×

Diduga Oknum Kades Produksi Rokok Ilegal Merek Zivo, Masyarakat Desak Tindakan Tegas APH

Sebarkan artikel ini
IMG 20250210 205305
Doc.Foto Rokok Ilegal Merek Zivo

Pamekasan, Pamorrakyat.com // Seorang oknum kepala desa berinisial H di Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura, diduga terlibat dalam produksi dan peredaran rokok ilegal merek Zivo. Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai aktivitas produksi rokok tanpa izin di wilayah tersebut.

Salah satu aktivis di Pamekasan pun mendesak pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap kasus ini. Salah satu aktivis, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa aparat penegak hukum, terutama Polres Pamekasan, harus bertindak cepat agar kasus ini tidak semakin meluas.

“Kami berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti dugaan ini. Produksi rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi pajak, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat,” Ujarnya. Senin 10 Februari 2025.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan oknum kepala desa tersebut. Namun, sumber di lapangan menyebutkan bahwa penyelidikan tengah dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Masyarakat setempat berharap kasus ini bisa segera ditangani secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka juga meminta agar tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk jika benar oknum kepala desa tersebut terbukti bersalah.

Kasus rokok ilegal memang menjadi perhatian serius di Madura, mengingat potensi kerugian negara yang besar akibat peredaran barang tanpa cukai. Pemerintah pusat juga telah berulang kali menegaskan komitmennya dalam memberantas produksi rokok ilegal demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Sementara itu, aktivis di Pamekasan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan adanya tindakan hukum yang tegas dari pihak berwenang.

Penulis: Tim/Red

Editor: Red